Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Nusron Heran Mendengar Pidato Bu Mega: Yang Mirip Orba Itu Siapa? Dari Partai Mana?

Selasa, 28 November 2023 – 23:59 WIB
Nusron Heran Mendengar Pidato Bu Mega: Yang Mirip Orba Itu Siapa? Dari Partai Mana? - JPNN.COM
Nusron Wahid. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid menanggapi tuduhan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penguasa berperilaku mirip Orde Baru.

Menurut Nusron, pihak yang memiliki instrumen yang memungkinkan melakukan hal tersebut adalah partai yang berkuasa saat ini, yang memiliki kursi terbanyak di DPR dan menteri terbanyak di kabinet, termasuk perangkat pemerintahan yang terafiliasi oleh partai tertentu dan mengusung calon lain.

“Pihak yang punya instrumen adalah partai yang mempunyai banyak menteri yang portofolionya digunakan untuk mendukung pasangan tertentu. Jangan karena Pak Jokowi tidak mau dijadikan alat dan petugas partai mereka kemudian menuduh ada perilaku Orba dan lain sebagainya,” kata Nusron kepada wartawan, Selasa (28/11).

Nusron menjelaskan sistem seperti Orba hanya terjadi apabila ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat, dan adanya tuduhan seperti yang Megawati utarakan itu tidak mungkin ada.

“Seperti itu sudah pasti ditangkap. Tapi hari ini kebebasan berbicara diberi hak dan keleluasaan ini menandakan pemerintahan Pak Jokowi sangat demokratis. Bahkan Pak Jokowi dihina tidak ada yang dipenjarakan,” jelasnya.

Ia menyambung perilaku orba mungkin terjadi bila instrumen negara dipakai untuk menakuti rakyat atau pihak lainnya.

Misalnya, apabila intelijen negara dipakai untuk mengintimidasi penjabat kepala daerah agar memenangkan paslon tertentu.

"Kedua, sistem orba bisa terjadi manakala pendamping desa, petugas-petugas PKH dan Kemensos itu juga digunakan untuk menakuti kelompok-kelompok penerima manfaat sosial seakan-akan program itu akan dihentikan kalau tidak dukung pasangan tertentu. Hanya karena kebetulan menterinya dari partai yang bersangkutan,” jelasnya.

Menurut Nusron, pihak yang memiliki instrumen yang memungkinkan melakukan hal tersebut adalah partai yang berkuasa saat ini, yang memiliki kursi terbanyak

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

BERITA LAINNYA
X Close