Obor Rakyat Buatan Staf Istana, SBY Diminta Bicara

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Presidium Aliansi Nasonalis Nahdliyin (ANN), Edwin Henawan Soekawati meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera menyampaikan klarifikasi terkait penerbitan Tabloid Obor Rakyat yang disebut-sebut dibuat orang dalam istana kepresidenan. Menurut Edwin, isi Obor Rakyat sudah mencederai Pancasila.

"SBY harus melakukan klarifikasi dan memerintahkan Kapolri segera mengusut ini sebab isi tabloid Obor Rakyat sudah meresahkan dan memecah belah bangsa," kata Edwin kepada wartawan d Jakarta, Sabtu(14/6).

Dijelaskannya, Obor Rakyat jelas dibuat untuk mendiskreditkan Jokowi yang kini menjadi calon presiden (capres). Sebab isinya merupakan kampanye hitam dengan menghembuskan isu suku, agama, ras dan antar-golongan. Selain itu, Obor Rakyat sengaja disebar ke pondok pesantren di Jawa Barat dan Jawa Timur.

"Dalam perkembangannya diduga yang menerbitkan tabloid Obor adalah asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah, Setyadi Budiyono. Sementara Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah, Velix Wanggai sudah membantah tindakan anak buahnya itu sama sekali tidak terkait dengan pandangan istana presiden," jelas Erwin.

Meskipun sudah ada bantahan dari istana, Edwin tetap menuntut perlunya klarifikasi dari Presiden SBY. "Kan yang menerbitkan tabloid berbau SARA dan mendiskreditkan Jokowi itu orang dalam istana, dekat dengan kepresidenan," kata Edwin.

Dia menegaskan tindakan Setyadi Budiyono itu sudah merusak nama baik istana jika dia memang bertindak atas nama pribadi. Karenanya jika Obor Rakyat tak diusut, sama saja SBY membiarkan stafnya melakukan adu domba dan menggulirkan intoleransi.
 
"SBY pernah menerima penghargaan untuk toleransi umat beragama di Indonesia, World Statesman Award 2014 dari Appeal of Conscience Foundation," kata Edwin mengingatkan.

Lebih lanjut Edwin mengatakan, jika SBY membiarkan Obor Rakyat tanpa proses hukum maka sah-sah saja rakyat curiga ada keberpihakan istana terhadap salah satu kubu capres. "Karena itu masalah ini harus diklarifikasi SBY dan mengusutnya secara tuntas termasuk siapa dalang dan siapa penyedia dananya," ujar Edwin.(fas/jpnn)