Oknum Pejabat Diduga Titip Tenaga Honorer

MATARAM--Persoalan pemotongan honor Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Mataram makin melebar. Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati bahkan mendapat laporan, ada oknum pejabat di Dinas PKP yang ikut bermain soal THL.

"Itu informasi yang saya terima. Segera kita akan cek kebenaran itu," katanya pada Lombok Post (Grup JPNN), Jumat (3/5).

Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPRD Kota Mataram menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Balai benih Ikan (BBI) Dinas PKP, Rabu lalu. Tujuannya, selain melihat kondisi BBI, anggota dewan melihat keadaan mesin pembuat pakan ikan yang mangkrak. Mereka sempat berbincang dengan para THL perikanan. Ternyata, hanya ada enam THL yang memiliki surat keputusan (SK). Mereka mendapatkan honor Rp 600 ribu perbulan.

Kenyataannya, jumlah total honorer di BBI ada 11 orang. Akibatnya, gaji para honorer itu harus dibagi. Sehingga masing-masing honor THL mendapatkan gaji Rp 300 ribu. Dewan berjanji akan berupaya memperjuangkan THL yang belum memiliki SK, agar segera mendapatkannya. Ini dilakukan, supaya honornya tidak lagi dibagi.