Oknum PNS Pemkab Magelang Diduga Terlibat Penambangan Liar

jpnn.com - MAGELANG - Berbagai pihak mendorong Pemerintah Kabupaten Magelang membuka permasalahan penambangan di wilayah Merapi. Terlebih ada dugaan oknum PNS Pemkab Magelang meminta jatah setoran dari kegiatan penambangan liar.

Koordinator Gerakan Masyarakat untuk Transparansi dan Kebijakan (Gemasika) Magelang, Iwan Hermawan mendesak pemkab transparan soal dugaan keterlibatan oknum PNS di penambangan liar itu. Gemasika juga ingin semuanya dibuka secara terang benderang.

Iwan menegaskan, sebenarnya keterlibatan oknum PNS itu sudah menjadi rahasia umum.”Dulu pemkab sudah berjanji akan melakukan supervisi, te-tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya,” kata Iwan seperti dikutip Radar Jogja.

Lebih lanjut Iwan mengingatkan agar kicauan tersangka penambangan liar yang menyebut oknum PNS meminta jatah harus ditindaklanjuti. Sebelumnya, tersangka kasus penambangan alat berat, Abas Ichwan Ansori, 50, warga Kecamatan Dukun membeberkan soal keterlibatan oknum PNS dalam penambangan itu.

”Ia menyebut seperti itu tentu bukan tanpa alasan. Jadi, saya mendesak pemkab segera mengambil langkah,” kata Iwab.

Selain kalangan LSM, desakan serupa juga dilontarkan kalangan DPRD Kabupaten Magelang. Anggota dewan mendesak bupati melakukan supervisi terhadap bawahannya.

”Kicauan tersangka perlu  ditindaklanjuti dan dilakukan pembuktian lebih lanjut di internal Pemkab Magelang,” kata anggota Komisi III DPRD Magelang, Hibatun Wafiroh.

Sedangkan Ketua Komisi III DPRD Magelang, Sobikin menambahkan, peraturan penambangan alat berat di lereng Merapi terkesan abu-abu.  Sehingga, banyak oknum yang mengambil untung di dalamnya.