Ombudsman Minta Dilibatkan dalam Pengawasan Seleksi CPNS

Selasa, 26 April 2011 – 16:55 WIB

Danang mencontohkan, Provinsi Jawa Timur yang telah memiliki Perda Pelayanan Publik, banyak ditindaklanjuti oleh kabupaten/kota di provinsi tersebut. Bahkan, untuk provinsi yang telah memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), gubernur maupun SKPD tidak lagi menandatangani izin-izin yang dikeluarkannya.

"190 jenis perizinan telah dikeluarkan badan itu, tanpa ada yang harus diteken Gubernur maupun Kepala SKPD," tandasnya. (esy/jpnn)

JAKARTA - Banyaknya masalah yang berkaitan dengan publik, salah satunya rekrutmen CPNS dan mutasi pejabat, mendorong Ombudsman Republik Indonesia

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News