Ombudsman RI: Seharusnya Cukup Granat Palsu

jpnn.com - JAKARTA – Pimpinan Polri dan Rektor Universitas Haluoleo (UHO) harus bertanggungjawab atas jatuhnya korban akibat ledakan granat saat latihan penanganan keamanan di dalam kampus terbesar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (29/3).

Permintaan harus bertanggungjawab tersebut disampaikan oleh Komisioner Ombudsman RI, La Ode Ida, Rabu (30/3). "Perlu dicatat, 4 orang meninggal dan 8 orang cedera fisik akibat insiden itu. Sungguh sangat memprihatinkan, sebuah proyek keamanan kolaborasi antara Polri dan UHO justru melahirkan korban jiwa manusia,” kata Ida.

Mantan Wakil Ketua DPD RI ini menduga insiden tersebut akibat mal administrasi dari kedua bela pihak. Untuk itu, dia meminta para pihak untuk menjelaskan beberapa hal ke publik. Pertama, latihan penanganan keamanan kenapa harus menggunakan alat peraga granat aktif?

“Seharusnya cukup granat palsu, bukan asli dan aktif lagi," katanya.

Kedua, latihan penanganan keamanan dengan menggunakan peraga dari bahan berbahaya justru dilakukan dalam kampus. “Mengapa tidak dilakukan di lapangan luas yang sepi," tanya Ida.

Ketiga, lanjutnya, pihak pimpinan kampus telah mengizinkan, memberi ruang atau memberi fasilitas terhadap uji coba granat aktif dari para anggota Polri. “Ini berarti pihak kampus jelas teledor dan tanpa kontrol sama sekali terhadap uji coba penggunaan granat itu,” katanya.

Keempat, menurutnya, pimpinan Polri telah membiarkan aparatnya yang tidak profesional untuk melakukan pelatihan penanganan keamanan. “Ini sungguh sangat mengherankan," tegasnya.

Menurut Ida, ketelodoran seperti itu sama sekali tidak bisa dimaafkan, apalagi jika hanya dengan alasan ‘human error’.