Orang Jompo Isi Eselon Satu MA
Kamis, 23 Oktober 2008 – 09:35 WIB
Anggota steering committee Institut Reformasi Birokrasi (IRB) Hardijanto juga menyayangkan terbitnya PP No 65 tahun 2006 ini. Menurutnya, jika tujuannya hanya untuk mengakomodasi perpanjangan pensiun pejabat tertentu tidak perlu membuat PP baru.
''Mestinya hak prerogatif Presiden saja, sehingga tidak mengubah sistem yang ada, dan tidak mengganggu sistem kepegawaian. Basic reason (argumetasi mendasar) PP ini apa?,'' kata Hardijanto. ''Jadi, tidak perlu perpanjangan usia pensiun, cukup kesamaptaan kesehatan jasmani dan rohani,'' katanya.(art/rdl/mam)