Ormas Keagamaan Kompak Menyoroti Peta Jalan Pendidikan Kemendikbud

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul FIkri Faqih mengkritisi peta jalan (road map) pendidikan tahun 2020-2035 yang sudah dibuat Kemendikbud.

Menurut politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, peta jalan tersebut masih perlu banyak revisi di sana-sini. 

"Peta jalannya masih perlu banyak direvisi karenanya Komisi X membentuk panitia kerja (panja) peta jalan pendidikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan,” kata Fikri saat memimpin rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pimpinan organisasi masyarakat keagamaan pengelola pendidikan yang digelar secara virtual, Selasa (12/1).

Organisasi keagamaan dan ormas yang hadir dalam RDPU virtual tersebut antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, pimpinan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), serta Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin).

Fikri mengungkapkan, sebelumnya Komisi X DPR telah memberi banyak catatan atas munculnya dokumen peta jalan pendidikan 2020-2035. Catatan tersebut juga telah diberikan kepada Kemendikbud RI agar menjadi revisi atas konsep peta jalan yang sudah dibuat.

“Menurut kajian Komisi X alokasi anggaran pendidikan masih belum memadai sesuai ketentuan.  Meskipun laporannya sudah 20 persen, banyak yang mengkonfirmasi sesungguhnya bahkan masih di bawah 10 persen,” urai Fikri.

Di samping itu, karakteristik dan kompetensi pelajar Pancasila yang akan dibentuk melalui peta jalan Pendidikan, masih perlu disempurnakan. 

“Antara lain melalui substansi nilai kejujuran, penguatan demokrasi, nasionalisme, cinta tanah air, toleransi, pola pembelajaran di satuan pendidikan serta keterlibatan orang tua,” tandas Fikri.