Ormas Rawan Disetir Asing
Rabu, 13 Maret 2013 – 06:21 WIB
"Di sinilah perlu RUU ormas untuk mengelola keseimbangan penggunaan hak dan kewajiban ormas di ruang publik. Jika tidak, demokrasi kita bisa berubah menjadi demokrasi massa. Siapa yang kuat dia yang menang," kata dia.
Contoh hal tersebut telah terjadi di berbagai daerah. "Gubernur, bupati/walikota perlu payung hukum untuk mengelola potensi ormas/LSM di wilayahnya agar tetap pada rel yang benar," pungkasnya. (sam/jpnn)