Otda Bukan Hadiah Pemerintah Pusat
Senin, 08 Februari 2010 – 16:53 WIB
Pengaturan tentang rezim pemerintah daerah, lanjut Agun, sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 1 dan 2. Dalam pasal tersebut tidak disebut tentang desentralisasi dan dekonsentrasi. Yang ada hanyalah Otda dan tugas pembantuan.
"Saya heran, kok pusat menggembargemborkan tentang pemberian hak otonomi pada daerah. Padahal otonomi itu merupakan amanat konstitusi. Harusnya sejak UUD 1945 itu lahir, konsep pemerintahan daerah berdasarkan otonomi, bukan kemudian diberikan tahun 2000," ujarnya.