Otto Hasibuan Minta Menkum HAM Laksanakan Putusan PTUN Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Otto Hasibuan menyebut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memerintahkan Menkum HAM untuk mencabut surat keputusan (SK) pengesahan kepengurusan Peradi kubu Luhut M.P. Pangaribuan.

Otto mengatakan hal itu sebagaimana amar putusan pokok perkara nomor: 251/G/2022/PTUN.Jkt yang dibacakan majelis hakim pada 9 Maret 2023.

Menurut dia, dalam amar putusan tersebut, majelis hakim yang diketuai Sudarsono membatalkan kedua SK Menkum HAM, yakni Nomor: AHU-0000859.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Peradi.

Kemudian No AHU-0000883.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Peradi.

Selain itu, PTUN Jakarta juga mewajibkan tergugat Menkum HAM untuk mencabut kedua SK tersebut.

Bahkan sebelum putusan ini dibacakan, majelis hakim juga telah mengeluarkan penetapan penundaan kedua SK tersebut.

“Penetapan penundaan yang membekukan ‎pelaksanaan kedua SK itu terhitung sejak 9 Maret 2023,” katanya.

Menurut Otto, majelis hakim mengabulkan permohonan yang diajukan pihaknya terhadap Menkum HAM selaku tergugat I, kepengurusan Luhut M.P. Pangaribuan sebagai tergugat II, dan kepengurusan Juniver Girsang yang masuk sebagai penggugat intervensi.