Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

PA 212 Tolak Ahok, Kapitra Ampera: Nanti Inflasi Ini Gerakan, Tidak Diminati

Minggu, 08 Maret 2020 – 08:56 WIB
PA 212 Tolak Ahok, Kapitra Ampera: Nanti Inflasi Ini Gerakan, Tidak Diminati - JPNN.COM
Kapitra Ampera. Foto: Elfany Kurniawan/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera merespons penolakan PA 212 terhadap nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai salah satu calon kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Kapitra melihat sosok Ahok yang kini menjadi Komisaris Utara PT Pertamina (Persero), tidak pas lagi terus-terusan dipersoalkan.

Sebab, dia telah menebus kesalahannya dalam perkara menista agama dengan menjalani hukuman penjara. Sehingga, persoalan dengan mantan gubernur DKI Jakarta itu seharusnya telah selesai.

"Untuk itu saya bilang, Ahok tidak kehilangan hak untuk dicalonkan, kecuali pengadilan mencabut haknya. Negara kan tidak punya kewenangan. Itu yang harus kita luruskan," kata Kapitra saat berbincang dengan jpnn.com, Sabtu (7/3).

Mantan pengacara Habib Rizieq Shihab ini juga menilai bahwa narasi yang dibangun PA 212 minim gagasan dan tidak punya konsep yang jelas.

Dia justru khawatir gerakan menolak Ahok tak diminati masyarakat.

"Nanti inflasi ini gerakan, tidak diminati orang. Sebaiknya cermati perkembangan bangsa ini, apa yang aktual dari problem bangsa yang tidak bisa diatasi pemerintah. Kritisi itu. Itu yang seharusnya dilakukan. Apalagi PA 212 gerakan untuk membela agama. Saya pikir ini (menolak Ahok) hal yang sangat keliru," tutur pengacara kelahiran Padang, Sumatera Barat ini.

Kondisinya menurut Kapitra berbeda dengan gerakan menyuarakan pembelaan terhadap saudara-saudara muslim di India. Hal itu menurutnya sebuah kewajiban. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun harus diprotes kenapa tidak bereaksi melihat penindasan tersebut.

Kapitra Ampera menilai sikap PA 212 menolak Ahok sebagai calon kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara, sangat tidak tepat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

X Close