Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Pak Jokowi, Mau Sampai Kapan Pertahankan Bu Rini?

Kamis, 03 Mei 2018 – 22:15 WIB
Pak Jokowi, Mau Sampai Kapan Pertahankan Bu Rini? - JPNN.COM
Presiden Joko Widodo dan Rini Soemarno. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang getol mempertahankan Rini Soemarno di kursi menteri BUMN. Padahal, menteri kelahiran Maryland, Amerika Serikat itu sudah berkali-kali membuat kontroversi.

Kontroversi terakhir menyangkut Rini adalah rekaman pembicaraannya dengan Direktur PLN Sofyan Basir. Ada penyebutan nama Ari dan ‘kakak saya yang satunya’ saat Rini berbicara dengan Sofyan untuk membahas proyek BUMN.

Sekretaris Bidang Ekonomi, Keuangan Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuinteklh) DPP PKS Handi Risza menyatakan, Presiden Joko Widodo harus menjaga komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Namun, Handi menilai sikap Jokowi mempertahankan Rini justru memunculkan kesan pernyataannya soal membentuk pemerintahan yang bersih dan berintegritas sebatas pencitraan.

Handi menegaskan, harusnya Jokowi segera mencipot Rini. “Sampai saat ini belum ada tindakan sanksi yang diberikan presiden kepada pembantunya tersebut," katanya.

Baca juga: Siapa 'Kakak Saya yang Satunya' dalam Rekaman Rini Soemarno?

Lebih lanjut Handi mengatakan, Rini sudah berkali-kali menimbulkan kontroversi. Di antaranya pembentukan holding BUMN tambang yang terburu-buru, memaksa BUMN karya untuk menggenjot pembangunan infrastruktur yang menimbulkan banyak kecelakaan kerja, hingga perombakan direksi Pertamina sampai empat kali dalam dua tahun terakhir.

Handi juga menilai kinerja BUMN selama di bawah kepemimpinan Menteri Rini tidak terlalu istimewa. Bahkan, katanya, kinerja BUMN selama kepemimpinan Rini justru miskin prestasi.

“Dari 118 BUMN saat ini, tidak semuanya memberikan kontribusi terhadap setoran dividen. Bahkan terdapat sekitar 21 nama BUMN yang dipastikan tidak akan menyetor dividen kepada negara pada 2018 karena masih merugi," ungkap Handi.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno selama ini lebih menonjol karena kontroversi ketimbang prestasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News