Pak Jokowi, Please Beri Archandra Status WNI dan Jadikan Menteri Lagi

Jumat, 19 Agustus 2016 – 19:23 WIB

Archandra TAhar saat masih menjadi menteri ESDM bersama Dirut PLN Sofyan Basir. Foto: Humas PLN

jpnn.com - JAKARTA - Masyarakat Minangkabau di Jakarta meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memberi status warga negara Indonesia (WNI) kepada Archandra Tahar. Selanjutnya, dengan mengantongi status WNI lagi maka Archandra bisa diangkat menjari menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) lagi.

Andre Rosiade yang mengaku sebagai tokoh muda Minang mengatakan, Presiden Jokowi sudah memiliki dasar yang cukup untuk melakukan naturalisasi terhadap Archandra, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan. Dalam pasal tersebut dinyatakan, orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, dapat diberi kewarganegaraan Indonesia oleh presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR.

Andre mengatakan, pemerintah punya yurisprudensi untuk menaturalisasi Archandra. Yakni ketika menaturalisasi pemain sepak bola untuk tim nasional.

“Pemain sepak bola saja bisa dinaturalisasi tanpa perlu tinggal lima tahun karena dianggap berprestasi, meski dalam kenyataannya tidak berprestasi. Archandra ini kan prestasinya tidak perlu diragukan," ujar Andre‎, Jumat (19/8).

Andre lantas merujuk sejumlah nama pemain sepakbola yang telah dinaturalisasi, meski belum terlalu lama tinggal di Indonesia dan bahkan tak mampu mengangkat prestasi sepa bola. Antara lain Raphael Maitimo, Sergio Van Dijk, Diego Michiels dan Irfan Bachdim.

Sementara Archandra, kata Andre. selain memiliki prestasi gemilang juga memiliki komitmen membantu pemerintahan Jokowi. Terbukti, selama menjabat menteri ESDM dalam waktu 20 hari, pria yang lama bermukim di Amerika Serikat itu telah melakukan efisiensi pengembangan Blok Masela.

Archandra memangkas investasi yang semula mencapai USD 22 miliar menjadi USD 15 miliar. Dengan kata lain ada penghematan USD 7 miliar atau sekitar Rp 91 triliun.

"Ini belum termasuk perhitungan ulang cost recovery terhadap perusahaan-perusahaan minyak yang bisa menghemat keuangan negara hingga ratusan triliun," ujar Andre.