Pakar: Potensi Penyalagunaan Kekuasaan Oleh Presiden Sulit Terhindarkan

jpnn.com, JAKARTA - Pakar Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada Nyarwi Ahmad mengatakan potensi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power oleh presiden sulit terhindarkan.

Dia menyebut hal ini akibat dari kelemahan belum ada regulasi yang mengatur secara khusus terkait akuntabilitas presiden dan undang-undang khusus tentang lembaga kepresidenan dalam situasi pemilu atau dalam keadaan normal untuk menjaga netralitas dan menjaga keberpihakan.

“Di tengah budaya politik Indonesia yang cenderung feodalistik seperti ini, orang-orang di sekitar presiden cenderung menempatkan presiden sebagai raja seperti dalam sistem monarki. Padahal kita ini menganut sistem demokrasi. Ini yang saya kira, godaan-godaan mengarah pada abuse of power ini sangat tinggi,” ujar Nyarwi Ahmad saat berbicara dalam diskusi publik bertema “Presiden Nyatakan Dirinya Boleh Kampanye dan Memihak: Abuse of Power?” pada Jumat (26/1/2024).

Narasumber lain yang juga hadir dalam diskusi publik yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Indonesian Youth Conggress (DPP IYC) ini adalah Pengamat Politik Universitas Nasional Robi Nurhadi dan Praktisi Pemilu dan Demokrasi Neni Nurhayati.

Turut hadir sebagai peserta diskusi antara lain sejumlah mahasiswa, perguruan tinggi, organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan serta masyarakat luas.

Lebih lanjut, Nyarwi menjelaskan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu dipilih langsung oleh rakyat di Indonesia.

Pasca-reformasi itu tidak ada mekanisme mengecek atau mengevaluasi untuk bagaimana Presiden menggunakan kekuasaannya yang didapatkan melalui hasil pemilu itu.

Nyarwi mengatakan dahulu pada masa orde baru ada mekanisme untuk bagaimana Presiden melaporkannya kepada MPR, tetapi dahulu juga melihat banyak manipulasi itu terjadi.