Pakde Karwo Tak Coret Anggaran, DPRD Pusing

Intinya, ada komitmen dari pemkot untuk memberikan bantuan langsung by name by address untuk meringankan beban siswa SMA dan SMK.

''Saya sendiri tidak paham apa nama anggarannya,'' kata politikus PDIP tersebut.

Selain bopda, Agustin memastikan anggaran untuk GTT dan PTT tetap ada dalam daftar APBD.

Namun, pencairannya harus menunggu aturan.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Imam Shonhaji optimistis untuk tetap menganggarkan bantuan bopda tahun depan.

Menurut dia, tidak ada masalah regulasi untuk penganggaran tersebut. ''Tidak melanggar hukum. Buktinya tidak dicoret oleh gubernur,'' katanya.

Dengan penganggaran bopda tersebut, pemkot berniat membuat semacam rencana cadangan jika suatu saat gugatan diskresi terhadap UU 23/14 yang dilayangkan pemkot ke MK dikabulkan.

Hal itu juga berlaku untuk penganggaran terhadap gaji GTT dan PTT. ''Pokoknya duitnya ada dulu, wungkul (utuh, Red). Kalau suatu saat gol, tinggal disalurkan,'' jelas Agus.