PAN Pasrah Jika Ada Reshuffle

Senin, 20 September 2010 – 04:24 WIB

Politisi kelahiran Jawa Tengah ini menegaskan, perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden. UKP4, tegas Taufik, tidak bisa merekomendasikan perombakan kabinet namun memberikan penilaian obyektif terhadap kinerja kementerian. “Kalau rapor merah karena performa, karena kurang bisa berkomunikasi dengan parlemen ya tidak masalah. Tapi kalau karena tidak melaksanakan tugas karena anggaran belum ada ya subjektif sekali, kata,” Taufik.

Secara terpisah, pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens menyatakan, menteri yang memiliki kinerja buruk harus diganti. Presiden harus mengambil sikap tegas, meskipun menteri itu berasal dari parpol mitra koalisi. “Jangan ada tebang pilih, meskipun menteri itu dari mitra koalisi ataupun dari Partai Demokrat. Kalau hasil kinerjanya buruk harus diganti,” ujarnya.

Menurut dia, figur parpol ditempatkan dalam satu jabatan di kabinet bukan untuk berbagi kekuasaan. Melainkan, penempatan figur sebagai menteri untuk membantu Presiden SBY menjalankan program pemerintahan yang berorientasi pada pembangunan negara dan masyarakat.

“Kalau memang SBY lebih memikirkan koalisi, justru itu akan membuktikan bahwa kabinet yang dibentuknya adalah kabinet pelangi. SBY harus buktikan kepada rakyat bahwa kabinet yang dibentulkannya bukan untuk berbagai kekuasaan antar parpol,” ujar Boni.