PAN Tetap Persoalkan Pembubaran Ormas Tanpa Proses Peradilan

jpnn.com, JAKARTA - Komisi II DPR menggelar rapat internal untuk mengatur jadwal pembahasan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Rapat itu sekaligus untuk menentukan pihak-pihak yang akan diundang dalam rangka menyerap masukan tentang perppu pengganti UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas itu.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Yandri Susanto, komisi yang dipimpinnya akan meminta masukan dari seluruh fraksi tentang pihak-pihak yang akan diundang untuk menyampaikan masukan. "Itu biar fraksi yang mengusulkan," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/9).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, ada pihak yang pro ataupun kontra terhadap Perppu Ormas. Misalnya, ada pakar yang mendukung Perppu Ormas.

Namun, tidak sedikit pula yang mengkritisinya. "Jadi nanti diundang saja biar standing-nya sama dalam penyampaian," ujarnya.

Untuk itu, Komisi II DPR akan membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas Perppu Ormas. “Nanti kami akan bentuk panitia kerja," sebutnya.

Lebih lanjut Yandri mengatakan, pembahasan Perppu Ormas nanti tidak akan mengutak-atik substansi. Sebab, fraksi-fraksi hanya menyetujui atau menolaknya dengan pertimbangan masing-masing.

“Ini soal setuju atau tidak setuju," kata sekretaris Fraksi PAN di DPR itu.

Menurut Yandri, fraksinya sejak awal berpendapat bahwa ormas yang anti-Pancasila memang harus dibasmi atau dibubarkan. Namun, sambungnya, Fraksi PAN tak setuju dengan mekanisme pembubaran ormas yang diatur dalam perppu.