Pangdam Sebut Tiga Elemen Penting untuk Menjaga Stabilitas

“Dua poin dalam Nawacita menyebutkan, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Indonesia dan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” papar pangdam.

Katanya, optimalisasi TPD di wilayah merupakan suatu keniscayaan. TPD lanjutnya bisa menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan stabilitas daerah agar tercipta suasana yang aman, damai dan kondusif. Sehingga pembangunan di seluruh pelosok negeri dapat berjalan lancar.

Pada kenyataannya, menurut pangdam sinergitas TPD di tengah masyarakat tidaklah mudah. Karena berbagai keterbatasan dan masing-masing unsur TPD itu sendiri menjadi penghalang dalam menciptakan sinergitas.

“Di antaranya, kurangnya personel sehingga memiliki tanggung jawab lebih dari dua desa, permasalahan ini sering terjadi pada Babinsa (koramil) dan Babinkamtibmas (polsek). Karena keterbatasan ini, akhirnya satu orang Babinsa atau Babinkamtibmas memiliki tanggung jawab pembinaan lebih dari satu desa,” jelasnya.

Selain itu, tidak adanya dukungan sarana transportasi untuk Babinsa, Babinkamtibmas dan kepala desa juga menjadi permasalahan tersendiri. “Sarana transportasi ini tentunya harus disesuaikan dengan tipologi masing-masing wilayah. Apabila wilayah desa merupakan wilayah perairan, maka permasalahan sarana transportasi akan semakin sulit karena harus menggunakan transportasi air,” ungkap Warsito.

Lanjutnya, implementasi kantor bersama TPD ini dapat diterapkan di tiap kabupaten dengan tetap memperhatikan skala prioritas. “Maka kedua poin agenda prioritas pemerintah, yang ada di dalam Nawacita, apa yang diharapkan pemerintah pasti dapat terwujud,” kuncinya.(JPG/mp/fri/jpnn)