Pangkal Kegaduhan di Pemilu 2019 Karena Faktor Ini

Jumat, 02 Agustus 2019 – 19:45 WIB

Diskusi bertema "Hiruk Pikuk Politik Pasca Pemilu: Implikasinya bagi Kecerdasan Rakyat. Foto : Humas MPR

jpnn.com, JAKARTA - Pangkal terjadinya kegaduhan dalam Pemilu 2019 karena bangsa Indonesia melupakan jati diri.

Karena bangsa Indonesia melupakan konsensus prinsip berbangsa-bernegara yang sudah disepakati bersama pada 18 Agustus 1945. Jika hulunya rusak maka sudah pasti hilirnya akan berantakan.

Hal ini disampaikan Ahmad Basarah Wakil Ketua MPR RI menjawab diskusi bertema "Hiruk Pikuk Politik Pasca Pemilu: Implikasinya bagi Kecerdasan Rakyat, diinisiasi oleh Perkumpulan Senior GMKI bertempat di Jakarta, Jumat 2 Agustus 2019.

Terhadap konsensus berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, sama sekali tidak boleh dinegosiasikan, apalagi hanya untuk kepentingan politik pragmatis guna meraih dukungan suara dalam kontestasi pemilu.

"Jangan ada kompromi. Jangan ada negosiasi dalam keadaan apapun," jelas Wakil Sekjen PDI Perjuangan tersebut.

Terkait komposisi kabinet, Basarah menyerahkan sepenuhnya kepada Joko Widodo. Basarah meminta kepada semua pihak untuk memberikan keleluasaan kepada Joko Widodo untuk menyusun kabinet. Joko Widodo dipastikan akan bertindak arif dan bijaksana dalam menentukan figur-figur yang akan menjadi pembantunya.

"Tentu Pak Jokowi akan berbicara dengan para ketua umum partai politik. Semua boleh meminta, namun Pak Jokowi yang akan memutuskan. Semua boleh bermanuver namun semua berpulang pada hak prerogratif Presiden. Karena berdasar Konstitusi, penyusunan komposisi kabinet adalah kewenangan Presiden.