Panglima TNI Dinilai Sumber Polemik Kasus Catar Enzo

jpnn.com, JAKARTA - Beberapa hari ini, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan pemberitaan tentang Instagram Puspen TNI yang mengangkat keberhasilan TNI merekrut Calon Taruna berketurunan Prancis dalam sidang Pantukhir Catar 2019 yang diselenggarakan di Magelang pada Jumat (2/8/19).

Beberapa hari kemudian, baru diketahui bahwa catar berketurunan Prancis bernama Enzo, ternyata diduga berafiliasi dengan organisasi terlarang HTI (Hizbul Tahir Indonesia).

Pantukhir adalah Proses Penentuan tahap yang terakhir yang diketuai oleh Panglima TNI, dalam menetapkan seseorang diterima menjadi calon taruna. kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat vital, pada tahapan ini adalah final check dan tidak boleh ada yang salah. Untuk itu bersifat tertutup.

Menurut Mayjen TNI (Purn) Ari Suyono, mantan Aspers Kasad menegaskan kegiatan Pantukhir adalah kegiatan yang tertutup bukan malah sengaja diekspose secara sensasional, apalagi digunakan sebagai wacana pencitraan Panglima TNI.

“Dalam hal ini Panglima TNI telah menyimpang dari code of conduct dalam proses rekrutmen prajurit TNI,’ tuturnya seperti dilansir dalam siaran pers diterima, kemarin.

Pantukhir adalah Proses Penentuan tahap yang terakhir yang diketuai oleh Panglima TNI, dalam menetapkan seseorang diterima menjadi calon taruna. Oleh karena itu, kegiatan ini adalah kegiatan sangat penting, semua hasil seleksi diverikasi keseluruhan sehingga pada tahapan ini adalah final check dan tidak boleh ada yang salah. Oleh karenanya, kegiatan tersebut tidak dibenarkan untuk diekspose.

Ari Suyono, yang cukup lama berdinas di Staf Personalia TNI menambahkan Panglima TNI seharusnya patuh dengan ketentuan itu. Polemik yang terjadi semua ini bersumber dari ekspose berlebihan yang sengaja diproduksi oleh Panglima TNI melalui Instagram Puspen TNI ditambah lagi Panglima TNI sebagai pimpinan sidang Pantukhir tidak cermat meneliti kondisi MI (mental Ideologi) calon taruna.

“Pantukhir adalah tahapan terakhir sehingga tidak boleh ada yang salah. Seperti sekarang, karena sudah terlanjur terekspose, bilamana memang terbukti, maka dampak psikologis menjadi sulit. Namun apapun yang terjadi, Panglima TNI harus bertanggung jawab dan berani mengakui kesalahannya sekaligus membatalkan keputusan yang telah dibuat sebagai konsekuensi dari penyimpangan yang terjadi.”