Panja RUU Ormas Dianggap Bikin Rancu Hukum Indonesia

JAKARTA – Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Ronald Rofiandri mengatakan kesepakatan Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (Panja RUU Ormas) mengenai ormas asing semakin membuat rancu kerangka hukum untuk kegiatan sosial di Indonesia.

       

“Memasukkan Yayasan ke dalam kategori Ormas merupakan kesalahan mendasar karena UU Yayasan jelas menegaskan bahwa Yayasan merupakan badan hukum tanpa anggota,” katanya Ronald di Jakarta, Kamis (22/11).

Kerancuan yang dimaksud Ronald ada pada pasal 8 tentang Pendirian Ormas dan pasal 15 tentang Pendaftaran dalam RUU Ormas mencampuradukkan badan hukum Yayasan ke dalam kategori Ormas. "Ada Yayasan Rumah Sakit ataupun Yayasan Pendidikan yang bersifat internasional yang di dalamnya ada unsur asing, apakah institusi tersebut akan dikategorikan sebagai Ormas asing? Panja RUU Ormas ini menutup mata dari kenyataan bahwa RUU Ormas salah kaprah dan bahwa organisasi yang bergerak di bidang sosial bentuknya beragam, termasuk di bidang pendidikan maupun kesehatan,” bebernya.

    

Ia menambahkan, jika RUU Ormas disahkan berbagai Yayasan yang bergerak di bidang sosial akan terseret ke ranah politik di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).