Pansus DPD RI Ungkap Empat Persoalan Pokok di Tanah Papua

1)    Perbedaan pemahaman dan pandangan tentang sejarah Papua; perbedaan pemahanan dan pandangan sejarah Papua melahirkan sikap skeptis atau curiga tentang apakah ada “permainan politik” Indonesia di masa lalu? Pelurusan sejarah ini membutuhkan kejujuran semua pihak, dengan tujuan bersama yaitu mewariskan sejarah yang benar kepada anak cucu Orang Papua.

2)    Persoalan HAM; penyelesaian persoalan HAM tidak kunjung selesai dan apakah pendekatan militer mampu menyelesaikan persoalan HAM? Sejarah akan mencatat bahwa penyelesaian pelanggaran HAM di Papua seperti berjalan di tempat. Bahkan survei LIPI (2017) pun menunjukkan bahwa pelanggaran HAM di Papua merupakan PERSOALAN TERBESAR. Ironisnya, hal itu berbanding terbalik dengan JANJI PRESIDEN untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM di Papua.

3)    Pembangunan yang belum sepenuhnya terealisasi; mengapa pembangunan Pendidikan Papua belum mampu meningkatkan IPM Papua/Papua Barat yang masih rendah? Pembangunan kesehatan masih belum memperluas akses kesehatan, akes kesehatan masih sulit bagi orang papua. dan

4)    Marginalisasi; marginalisasi-Diskriminasi melahirkan pertanyaan eksistensial; Siapakah orang Papua di mata Indonesia? Tidak bisakah orang papua menjadi Tuan di Negerinya sendiri?

Pansus berpandangan bahwa berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah mulai dari masa Orde Baru sampai sekarang belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Pansus berpandangan perlunya pendekatan dialogis yang mengedepankan Kesetaraan, Kebersamaan, Keterbukaan, dan Kejujuran sebagai Sesama Anak Bangsa. Pendekatan dialogis ini harus dipikirkan secara serius terutama, menyangkut format dialog, konten/isi dialog, para peserta dialog, yang mau tidak mau harus melibatkan semua pihak, baik dari unsur pemerintah, maupun dari unsur kelompok yang dipandang separatis, bahkan jika dimungkinkan, dihadirkan pula pihak-pihak lain yang memandang persoalan di Papua sebagai persoalan internasional. Mengapa demikian? Pimpinan dan Anggota DPD RI yang terhormat, di luar sana, kita semua paham bahwa berita tentang Papua khususnya tentang ketidakadilan, pelanggaran HAM, diskriminasi, dicatat oleh berbagai lembaga independen, atau bahkan oleh negara-negara tertentu. Apakah semua hal itu turut diperhatikan oleh Pemerintah?

Sejatinya, Pemerintah tidak boleh mengabaikan hal-hal semacam itu bila memiliki niat dan komitmen untuk menciptakan kemajuan dan keadilan di tanah Papua. Pansus Papua DPD RI merekomendasikan agar Pemerintah dalam menyusun konsep dialog perlu memperhatikan konsep dialog dengan semua pihak termasuk yang bersebrangan dengan NKRI seperti ULWMP, TPN/OPM dan Pemerintah juga dapat mengadopsi Perjanjian Helsinki untuk Aceh  dalam menyelesaikan persoalan di tanah Papua. Adopsi ini merupakan pelajaran berharga bagi Aceh. Oleh karena itu, tidak ada salahnya bila pola yang sama diterapkan bagi Papua. Papua membutuhkan cara-cara luar biasa, karena kulminasi kebencian dan anti-trust terhadap pemerintah sudah berakar ke generasi muda.

Pimpinan dan Anggota DPD RI yang terhormat,

Berdasarkan pandangan-pandangan atas kondisi dan permasalahan yang terjadi di Tanah Papua, Pansus menghasilkan rekomendasi sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian berbagai permasalahan yang ada di Tanah Papua. Ada beberapa rekomendasi besar dari Pansus, namun satu hal yang harus diingat ialah bahwa Papua membutuhkan keputusan Pemerintah terkait KEPASTIAN PENYELESAIAN PERSOALAN DI PAPUA. HARUS ADA TARGET YANG JELAS DARI PEMERINTAH DALAM SEGALA ASPEK KEHIDUPAN ORANG PAPUA. KEPASTIAN ITU MENJADI PEGANGAN BAGI SEMUA PIHAK, BAHWASANYA ADA NIAT YANG TULUS TANPA EMBEL-EMBEL POLITIK DARI PEMERINTAH UNTUK MEMBANGUN PAPUA.