Pansus Minta Kapolri Klarifikasi

Terkait Laporan Susno soal Polisi Tak Sidik Boediono

Minggu, 24 Januari 2010 – 04:26 WIB

Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji saat dimintai keterangan Pansus Angket Century, Rabu (20/1). (Foto:Ukon F Sukanda/Indopos)

Komjen Susno Duadji yang sekarang menjadi perwira tinggi Mabes Polri menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal sejak 24 Oktober 2008. Saat itu, Susno menggantikan Bambang Hendarso Danuri yang jadi Kapolri. Rapat KSSK yang memutuskan pengucuran bailout terjadi sebulan setelah Susno dilantik, yakni 21 November 2008.

Laporan Susno tertanggal 27 November 2009 yang diterima Pansus menyebutkan, penyidikan dugaan tindak korupsi dalam proses bailout sebenarnya akan dilakukan. Namun, tidak jadi. Susno menulis alasannya karena akan menimbulkan kehebohan.

"Ada di antara anggota KSSK saat itu yang sedang mengikuti pemilu wakil presiden, kemudian menang, sehingga menunggu persiapan pelantikan yang tentunya kalau langsung disidik akan terjadi kehebohan, walau sebenarnya untuk membuktikan adanya korupsi dalam kasus penyertaan modal dari LPS senilai Rp 6,7 triliun ke Bank Century tidak terlalu sulit," tulis Susno dalam laporan itu.

Sebagai Kepala Bareskrim, Susno memang bisa menentukan sebuah kasus akan disidik atau tidak. Salah satunya, karena jabatannya memberikan otoritas untuk mengeluarkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan). Tanpa tanda tangan Susno, maka penyidik tidak bisa melanjutkan kasus meskipun materi penyelidikan sudah lengkap.

JAKARTA - Mabes Polri memilih hati-hati mengomentari laporan Komjen Susno Duadji pada Pansus Hak Angket Century. Laporan Susno yang menyebut bahwa

• Prev
• 1
• 2
• 3
• 4
• Next