Para Bupati Keluhkan Moratorium CPNS ke Presiden Jokowi

jpnn.com, BOGOR - Sejumlah kepala daerah mengeluhkan kebijakan moratorium penerimaan CPNS yang berlangsung selama empat tahun terakhir.

Disampaikan sejumlah bupati yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Bogor, Kamis (5/7), kebijakan tersebut berdampak pada kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan pemda.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, moratorium CPNS daerah sangat dirasakan di wilayahnya. Khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Sebab, setiap tahunnya, ada saja ASN yang pensiun dari masa baktinya. "Karena pensiun selama empat tahun terus menerus tapi yang penerimaan ga ada," ujarnya usai pertemuan.

Oleh karenanya, dia berharap, rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) untuk membuka slot CPNS daerah bisa direalisasikan. "Semoga tahun ini ada, soalnya Pak Menpan sendiri sudah minta formasinya," imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan Bupati Nias Sakhiatuto Laoly. Menurutnya, tidak adanya SDM tambahan cukup merepotkan. Apalagi, kualitas ASN yang ada di Nias saat ini dirasa kurang maksimal. Imbasnya, sejumlah program sedikit terhambat.

Soal rencana pemerintah pusat membangun Online Single Submission (OSS) misalnya, dalam realisasinya di daerah membutuhkan SDM yang kompeten. "Kami punya keluhan anggota kami sekarang pegawai masih yang lama-lama karena rekrutmen fresh udah lama gak ada," ujarnya.

Untuk itu, dalam rencana pembukaan CPNS daerah yang dijadwalkan tahun ini jajarannya mengajukan slot formasi CPNS. "Karena kalau pegawai yang lama-lama, yang 40 tahun udah mau 50 itu gak mungkin lagi, istilahnya mereka SMS aja gak bisa,"imbuhnya.

Seperti diketahui, sejak pemerintahan Jokowi - JK terpilih, pembukaan CPNS dilakukan moratorium. Pemerintah baru membuka lagi pada tahun lalu. Namun hanya di tingkat Kementerian Pusat. Adapun daerah yang pernah membuka CPNS hanya Kalimantan Utara sebagai provinsi baru. Baru tahun ini, pemerintah berencana membuka alokasi CPNS daerah.