JPNN.com 
Parlemen Pertanyakan Kejelasan MoU TKI
Satu Tahun Berlalu Tanpa HasilKamis, 22 Juli 2010 – 06:34 WIB
"Tapi, kenyataannya sudah lebih dua bulan dan upaya memperjuangkan MoU justru menjadi tidak jelas, bahkan cenderung kurang siap akibat beberapa kali pelaksanaannya yang terus molor," kata Irgan. Padahal, MoU tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem pembenahan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, khususnya Malaysia, yang lebih baik. MoU yang berlarut-larut, itu sebenarnya sudah lebih setahun prosesnya berjalan dengan perkembangan yang tidak selalu memuaskan kedua belah pihak.
MoU itu sendiri direncanakan setelah pada Juni tahun lalu, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengusulkan moratorium penempatan TKI ke Malaysia. Itu dilakukan untuk melindungi martabat TKI yang sering mengalami penistaan oleh majikan di negara tersebut. Molornya pelaksanaan MoU dalam setahun ini, mengakibatkan terjadi penempatan TKI ilegal ke Malaysia dalam jumlah besar. Sebaliknya, kata Irgan, potensi penyerapan sekitar 50 ribu TKI legal ke Malaysia malah tidak tercapai untuk masa satu tahun ini berlangsung, juga akibat belum jelasnya MoU itu.
"Situasi ini tentu berakibat menumpuknya pengangguran di Tanah Air," sesal Irgan. Secara terpisah, Muhaimin tidak ingin berkomentar banyak terkait hal itu. Dia mengatakan, Kemenakertrans terus mendorong agar percepatan MoU TKI dilaksakan. Bahkan, saat ini cost structure penempatan TKI sudah dirampungkan oleh tim perumus dan segera diajukan kepada pemerintah Malaysia. Namun, Ketua Umum PKB itu tidak menyebutkan tanggal pasti tuntasnya MoU dan pencabutan moratorium ke Malaysia. "Saya sudah memerintahkan prosesnya dipercepat. Tentu harapan kami cepat selesai agar kerjasama ketenagakerjaan kembali bisa dilakukan dengan Malaysia," singkat dia. (zul)
