Parpol Ancam Pidanakan PNS Tak Netral

KISRUH Daftar Pemilih Tetap (DPT), menjadi salah satu perhatian utama peserta pemilu di DKI Jakarta. Di luar hal itu, netralitas PNS Pemprov DKI, termasuk yang ditempatkan di BUMD dan KPU DKI, ikut menjadi sorotan partai politik. Hal itu mengemuka saat sejumlah pimpinan partai politik di ibu kota menggelar pertemuan dengan KPU DKI dan Panwaslu.

“Pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, harus jujur adil dan bersih. Sudah ada kesepakatan dalam pertemuan tadi, bahwa birokasi harus netral,” ujar Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat usai pertemuan yang digelar di salah satu hotel berbintang di Jakarta, Selasa (29/5). “Tidak hanya kepala dinas saja. Lurah, PKK, RT, RW, Kabag dan lainnya harus netral. Kalau tidak bisa netral, kami pidanakan,” imbuhnya.

Djarot menegaskan, jika birokat nekat bermain money politik, pihaknya tidak segan-segan untuk melaporkan. Karena itu dia mengimbau birokasi menjaga netralitasnya. “Jangan condong ke salah satu pasangan calon,” ingatnya.

Pilgub DKI merupakan cermin dan contoh pilkada di seluruh Indonesia. Karena itu, harus memberi contoh. Bahwa penyelenggaraan pesta demokrasi berjalan jujur dan adil. “Kami capek kalau setiap pilkada ada gugatan ke MK. Kami bisa tidak menerima menang dan kalah,” ungkapnya.