Parpol Diminta Bertanggung Jawab pada Kinerja Menterinya

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah partai politik (parpol) diminta untuk bertanggung jawab atas skandal impor komoditas hortikultura yang diduga melibatkan unsur kementerian.

Parpol diharapkan melakukan evaluasi dan menarik menterinya dari Kabinet Indonesia Maju agar tidak membebani pemerintahan Jokowi. 

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Lisman Manurung mengatakan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar harus mengevaluasi menteri pertanian dan menteri perdagangan sebagai keterwakilan masing-masing parpol. Ketidaktegasan terhadap dua menteri itu diyakini menenggelamkan citra kedua parpol itu pada Pemilu 2024 nanti. 

“Pimpinan partai harus menindak. Mereka yang diuntungkan di masa lalu, di masa depan masih merasa perlu atau tidak,” kata Lisman saat dihubungi, Minggu (8/11).

Lisman menguraikan, PKB yang merekomendasikan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan NasDem yang merekomendasikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo harus bertanggungjawab terhadap kinerja masing-masing kadernya.

Kisruh Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan Surat Perintah Impor (SPI) hortikultura harus segera diselesaikan. 

“Kalau partai politik tidak membenahi atau bertindak, siap-siap partai pun bisa habis. Pada 2019, apa tidak ada partai yang langsung diterjunkan ke laut?” kata dia. 

Lebih lanjut kata Lisman, parpol harus memperhatikan tata kelola demokrasi. Sebab, akuntabilitas dan transparansi menjadi ukuran bagi kinerja parpol.