Parpol Islam Diserukan Islah

Kamis, 09 Juli 2009 – 10:55 WIB

JAKARTA –Pelaksanaan pilpres yang bergulir masih menyisakan persoalan. Wacana kecurangan melalui rekayasa Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih terus bergulir. Kondisi ini tidak begitu menyenangkan bagi kelompok parpol Islam pendukung SBY-Boediono.’’Jelas saja, kami sangat tidak nyaman bila kemenangan ini nantinya dianggap karena ada pelanggaran-pelanggaran. Padahal, sifatnya masih sebatas dugaan,’’ kata Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin di Jakarta, kemarin (8/7).

Menurut dia, bila ada pihak-pihak yang masih tidak puas sebaiknya menempuh jalur dan mekanisme yang sudah diatur UU Pilpres. Segala pelanggaran administrasi dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). ’’Kalau pelanggaran pidana ya laporkan ke aparat penegak hukum,’’ tegasnya.Presiden PKS Tifatul Sembiring juga meminta ukhuwwah dan persatuan umat kembali diperbaiki. Segala dinamika dan kontraksi politik yang berkembang selama proses pilpres sebaiknya dipetik hikmah dan dijadikan pelajaran. ’’Fitnah-fitnah yang ditebar jangan sampai merusak aqidah dan akhlaqul karimah kita,’’ katanya.

Dia juga menyarankan agar ketiga pasangan calon segera berkumpul untuk selanjutnya mendukung pasangan yang menang. ’’Semua bersalaman dan saling memaafkan, simbol negeri ini memang rukun dan dewasa dalam berdemokrasi,’’ tuturnya.Ketua Umum DPP PBB MS Kaban juga meminta iklim fairness dalam pilpres terus dijaga. Pilpres, imbuh dia, tidak boleh dicederai dengan tuduhan adanya kecurangan yang sebenarnya tidak berdasar. ’’Semua harus menghormati dan menjaga komitmen menciptakan proses demokrasi yang damai,’’ ujar Menteri Kehutanan itu.

Menurut Kaban, menuduh kemenangan SBY –Boediono dalam satu putaran pilpres sebagai buah kecurangan merupakan sikap yang tidak tepat. Tuduhan itu, imbuh Kaban, merupakan ekspresi ketidaksiapan untuk menerima hasil pilpres.’’Kalau memang ada tuduhan pelanggaran, siapa yang melakukan. Ini tentunya harus dibuktikan secara hukum,’’ tegasnya. (pri)

JAKARTA –Pelaksanaan pilpres yang bergulir masih menyisakan persoalan. Wacana kecurangan melalui rekayasa Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih