Partai Belum Tentu Mengikuti Rekomendasi GNPF

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengatakan hasil rekomendasi pertemuan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama soal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) belum tentu sama dengan keputusan partai politik (parpol).

GNPF sebelumnya merekomendasikan Prabowo Subianto menjadi capres berpasangan dengan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri, atau Ustaz Abdul Somad. "Itu capres dan cawapres versi GNPF ya, tapi versi partai kan bisa berubah," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/7).

Fahri mengatakan sekarang ini yang menjadi masalah di parpol adalah karena semua beranggapan jika tidak punya perwakilan capres atau cawapres akan berdampak negatif terhadap perolehan suara pemilu legilsatif.

Sebab, ada riset yang konsisten bahwa siapa yang punya calon akan mendapat limpahan suara dari popularitas kandidat. "Itulah semua partai mengejar keterwakilan. Saya kira itu bisa dimengerti," jelasnya.

Karena itu, ujar Fahri, kalau dilihat sekarang hampir semua survei menyatakan partai nomor satu PDI Perjuangan dan kedua adalah Partai Gerindra.

Nah, kata Fahri, Joko Widodo (Jokowi) sekarang dinisbatkan sebagai penguasa inkumben yang dimotori PDI Perjuangan. Sedangkan di kubu oposisi dinisbatkan ke Prabowo.

"Maka kalau ada pasangan calon dia (partai lain) pengin jadi wakil supaya mengerek suara partainya juga," katanya.

Apalagi, lanjut Fahri, pemilihan 2019 akan menggunakan sistem langsung yang perhitungan suaranya menguntungkan partai besar. Karena itu, ujar dia, partai kecil dan menengah bisa hilang alias tidak lolos parliamentary threshold (PT) 4 persen akibat tidak mampu mengerek diri menjadi partai menengah atas.