Partai Buruh Janji Wujudkan Jaminan Sosial, Bukan Bansos

"Jadi, jaminan makanan hanya membutuhkan anggaran Rp 180 triliun per tahun, bukan Rp 380 triliun," tegasnya.

Said Iqbal melanjutkan bila Partai Buruh masuk parlemen, haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya ini.

Selain jaminan makanan, Partai Buruh juga bejanji untuk mewujudkan jaminan sosial lainnya, yaitu jaminan pengangguran.

Dia juga menjelaskan para buruh di seluruh Indonesia (termasuk karyawan BUMN dan karyawan swasta), jika tidak lagi bekerja atau dipecat dengan alasan apapun maka buruh berhak mendapatkan uang jaminan pengangguran sebesar 60 persen dari gaji.

Hal itu akan berlangsung selama beberapa tahun sampai dengan mendapatkan pekerjaan yang baru.

"Hal ini lazim di negara-negara industri di seluruh dunia, buruh mendapatkan jaminan pengangguran (unemployment insurance)" tegasnya .

Dia menyebutkan jaminan sosial lainnya yang akan dijalankan pada tahun ketiga setelah pemilu, ialah jaminan perumahan untuk setiap PNS, prajurit TNI/Polri, buruh swasta, rakyat miskin, akan mendapatkan rumah saat mereka memasuki usia pensiun. 

Program jaminan sosial ini disebut jaminan perumahan yang dananya berasal dari subsidi APBN dan tabungan perumahan .