Partai Gurem Tolak Ambang Batas Parlemen

Rabu, 01 Desember 2010 – 18:58 WIB

Demikian juga halnya kalau sekiranya saudara-saudara kita beragama Hindu dan Budha, atau bahkan kaum Nahdliyin yang ingin berkontribusi dalam parlemen, dipastikan tidak akan lolos karena dihambat dengan ambang batas 5 persen. Menurut Roy, kecenderungan ke depan akan semakin banyak rakyat yang tidak terwakili di parlemen.

Selain itu, alumni Fakultas Hukum UI itu juga menuding hitungan cepat (quick count) yang dilakukan dalam Pilpres 2009 lalu merupakan bagian dari instrumen memanipulasi suara pemilih. "Quick Count tidak lebih dari sekedar justifikasi suara bagi partai tertentu saja," tudingnya.

Namun terlepas dari berbagai kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2009 lalu, PDP tetap bangga dengan atas prestasi yang diraih pada Pemilu Legislatif 2009 solam. "Sebagai pendatang baru, prestasi yang diraih oleh PDP pada Pemilu 2009 lalu cukup membanggakan karena saat ini sekitar 177 kader PDP duduk di legislatif provinsi, kabupaten dan kota," ungkapnya.

Namun jika kader PDP ingin hasil yang lebih optimal, lanjutnya, maka hanya ada satu cara untuk mewujudkannya, yaitu dengan mendekati rakyat dan gigih memperjuangkan aspirasi rakyat di dewan, serta mengantisipasi seluruh kemungkinan kecurangan yang akan terjadi pada Pemilu 2014 mendatang. (fas/jpnn)

JAKARTA - Ketua Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional (PKN) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Roy BB Janis menganggap penerapan ambang batas

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News