Partai Pendukung Cukup Dijatah 9 Menteri

Rabu, 29 Juli 2009 – 18:14 WIB

JAKARTA -- Desakan adanya perampingan kabinet terus berlangsung. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I Wayan Sudirta menyebutkan, idealnya jumlah menteri hanya 13 saja. Hanya saja, kata Wayan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mungkin berani berhadapan dengan realitas politik karena banyak sekali partai pendukungnya yang minta jatah kursi menteri. Dengan jumlah kursi menteri 34, SBY bisa lebih leluasa membagi-bagikan jatah kepada partai pendukungnya.

"Tapi, kalau toh tidak 13, ambil lah jalan tengah, misal 20 atau 21 menteri saja. Karena masyarakat, dan saya, menghendaki kabinet yang minimalis," ujar I Wayan Sudirta dalam diskusi bertema 'Kabinet Baru: Hak Prerogratif versus Tuntutan Partai Koalisi' di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7). Menurutnya, ada sejumlah departamen yang sebenarnya bisa digabung. Misalnya, Departemen Sosial digabung dengan Departemen Pendidikan. Bahkan, menurutnya, Departemen Agama juga layak untuk dihapuskan.

Sementara, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago menyebutkan, jumlah menteri mestinya maksimal 27 saja. Dari jumlah itu, 40 hingga 45 persennya diisi orang Partai Demokrat, 20 hingga 25 persen dari kalangan profesional, dan hanya 30 persennya saja atau 9 menteri yang diberikan kepada partai pendukung. Mengapa Demokrat harus mendapat jatah mayoritas, Andrinof menjelaskan, karena ada fakta politik bahwa kemenangan SBY-Boediono dalam pilpres lalu lebih karena figur pribadi SBY yang disukai pemilih. "Peran partai pendukung sangat kecil. Bahkan, untuk Partai Amanat Nasional, jatahnya harus dipangkas karena dulu tidak kompak mendukung SBY," ujarnya.

Alasan lain, dengan perolehan suara pileg yang lebih dari 20 persen, Partai Demokrat sebenarnya sudah punya tiket sendiri untuk mengusung pencalonan SBY. Peran partai pendukung, katanya, hanya dibutuhkan untuk kepentingan politik ke depan, khususnya peran mereka di parlemen. Jatah partai yang hanya 30 persen itu pun, kata Andrinof, harus diisi dari orang partai yang punya keahlian khusus memimpin departemen tertentu itu. Kompetensi menteri ini penting, karena dalam lima tahun ke depan, SBY harus bisa menunjukkan efektifitas pemerintahannya.