Partai Pendukung Pemerintah Diminta Pertahankan Koalisi di Pilpres 2024

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Dayak International Organization (DIO) Dr Yulius Yohanes mengatakan, demi stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri, partai politik pendukung pemerintah diharapkan harus kembali berkoalisi menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024.

Hal itu dikemukakan Yulius Yohanes, menanggapi Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari terkait dinamika politik pada tahun 2021 setelah rampungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

“Dalam teori demokrasi, stabilitas politik menjadi sangat penting. Apabila PDIP, Gerindra dan Golkar bisa berkoalisi kembali, dijamin siapapun yang diusung menjadi Presiden tahun 2024, pasti mampu menciptakan stabilitas politik, dan sebagai desain besar menghantarkan Indonesia menjadi negara maju ke-5 dunia pada tahun 2030, sebagaimana diramalkan banyak analis dari luar negeri,” kata Yulius Yohanes, Jumat (18/12).

Diketahui, Partai pendukung Pemerintah di DPR RI, selain PDIP adalah Gerindra, Golkar, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara Partai peraih suara terbesar di DPR hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 adalah PDIP, Gerindra dan Golkar.

“Sehingga paling tidak harus mempertahankan koalisi demi stabilitas politik di dalam negeri menghadapi Pilpres 2024,” ujarnya.

Yulius Yohanes yang juga Direktur Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak mengingatkan para elite politik nasional di Indonesia, untuk memikirkan masa depan bangsa jauh ke depan.

“Negara kecil di Timur Tengah seperti Israel, misalnya, sangat berkepentingan membuka hubungan diplomatik, karena meramalkan kemajuan Indonesia sangat signifikan dalam satu dekade terakhir. Israel pun memprediksi Indonesia berada di urutan 5 dunia di bidang ekonomi tahun 2030.” Paparnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, permasalahan politik nasional mendatang di 2024 kemungkinan masih akan diwarnai dengan isu sektarian. Tetapi, menurutnya masyarakat sudah bosan dengan isu-isu Agama yang hanya akan menimbulkan konflik dan perpecahan.