Pasrah BLSM Disunat Rp 150 Ribu

jpnn.com - 
Setelah menerima dana BLSM Rp 300 ribu per kepala keluarga (KK) mereka diminta menyerahkan uang Rp 100 ribu dan memasukkannya ke kardus yang dijaga beberapa orang di pintu masuk. Akibatnya, warga miskin hanya membawa pulang Rp 200 ribu.



Warga mengaku tidak bisa berbuat banyak. Mengingat, hampir seluruh penerima BLSM di desa itu menyerahkan uang Rp 100 ribu. Alasannya, untuk pemerataan. Sebab, ada warga miskin lain yang tidak mendapat BLSM. Karena itu, dana yang terkumpul nanti akan disalurkan kepada warga miskin yang tidak mendapat BLSM. ''Bagaimana lagi? Tidak apa-apa dikasih seratus ribu,'' kata Panimin, 63, salah seorang warga yang ditemui wartawan.



Menurut informasi, pemotongan BLSM itu sebenarnya tidak hanya terjadi di Desa Kwagean. Desa-desa yang lain di Kecamatan Loceret juga sama. Bahkan, BLSM di Desa Godean itu dipotong hingga Rp 150 ribu per KK miskin. Alasannya sama, yakni untuk disalurkan kepada warga miskin lain yang tidak terdaftar. Hal serupa terjadi di Desa Bajulan dan Sombron.



Kepala Desa (Kades) Kwagean Lusi Wahyu Wigati saat dikonfirmasi kemarin enggan menjawab soal pemotongan BLSM di desanya itu. Sebab, pemotongan itu tidak hanya terjadi di desanya. ''Jangan hanya desa saya, desa-desa lainnya juga sama,'' kata Lusi saat ditemui di ruangannya kemarin.



Lusi mengungkapkan, pemotongan itu dilakukan semata-mata untuk seluruh warga miskin di desanya agar bisa ikut merasakan BLSM. Sebab, warga miskin yang tercatat mendapat BLSM hanya 599 KK miskin. Sementara itu, masih ada sekitar 200 KK miskin lain yang tidak terdaftar. Padahal, mereka juga membutuhkan.



Karena itu, pada saat pertemuan di kantor Kecamatan Loceret beberapa waktu lalu, lanjut Lusi, beberapa kades bersepakat untuk membagi secara rata dana BLSM itu. Tujuannya, seluruh warga miskin bisa ikut merasakan. ''Sama sekali tidak ada yang masuk ke kantong perangkat atau pribadi. Itu murni untuk menolong,'' tambahnya.



Bukan hanya itu, Lusi menyebutkan bahwa pembagian BLSM itu tidak melibatkan perangkat desa. Sebab, pihaknya membentuk panitia khusus yang terdiri atas para ketua RT dan RW. Untuk diketahui, secara keseluruhan, ada 87.163 KK miskin penerima BLSM di Kabupaten Nganjuk. Data itu didasarkan pada data penerimaan beras miskin (raskin) yang didapat dari PPLS 2011 untuk pagu 2013. 



Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Nganjuk Masduqi mengaku tidak tahu bahwa dana BLSM itu akhirnya dipotong. Sebab, semua petunjuk pembagian sudah diatur sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat. ''Tentu kami tidak berani macam-macam, bisa-bisa kami dapat teguran dari pemerintah,'' kata Masduqi tadi malam.