JPNN.com 
Pastikan Reshuffle, Istana Minta Publik Bersabar
Senin, 19 September 2011 – 05:05 WIB
"Kita tunggu saja lah. Yang jelas reshuffle itu kan memang kewenangan presiden. Presiden mereshuffle atau tidak itu kewenangan presiden," ujar Mahfudz Siddik, Wakil Sekjen PKS.
Menurut Mahfudz, dalam kontrak koalisi yang baru setiap ada kebijakan reshuffle kabinet Presiden SBY harus menyampaikan kepada partai koalisi. Minimal mengajak pimpinan partai koalisi untuk membahas rencana final evaluasi pemerintahan tersebut. "Presiden tentu akan mengajak komunikasi dengan pihak terkait supaya masalah ini tidak menimbulkan masalah baru," ujarnya.
Ketentuan itu tercantum dalam aturan koalisi yang duperbarui itu harus menyertakan partai koalisi. "Jadi tidak perlu pandangan pihak lain, itu hak Presiden," tandasnya. (pri/bay/fal)
