Patrialis Akui Tak Mampu Awasi Rutan

"Dalam KUHAP memang ada klausal yang memerintahkan semua rutan dan seluruh cabangnya harus dikelola oleh Kementerian Hukum dan Ham, karena itu pembangunan rutan dan lembaga pemasyarakatan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Ham. Tapi karena keterbatasan SDM dan anggaran, kami belum sanggup mengelola sejumlah rutan misalnya di Mako Brimob Kelapa Dua itu," kata Patrialis, di Bogor, Jumat (12/11).

Sungguhpun demikian, kata Menkumham, kami selalu berupaya untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka penyelanggaraan rutan dan lapas agar tetap tertib dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Menjawab pertanyaan soal lolosnya terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan untuk ke Bali?, Menkumham sepenuhnya menyerahkan soal itu ke pimpinan Polri setempat. "Benar rutan itu milik Kementerian Hukum dan Ham, tapi pengelolaannya dibawah kepolisian. Demikian juga prihal pertanggung jawabannya."