PBB Tagih Janji ASEAN Menyelesaikan Krisis di Myanmar

jpnn.com - Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Michelle Bachelet meminta Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) melanjutkan dialog politik dengan junta militer dan pemimpin yang terpilih secara demokratis di Myanmar, dengan dukungan dari komunitas internasional.

Menurut Bachelet, PBB harus diizinkan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Myanmar, seperti yang telah disepakati dalam konsensus lima poin ASEAN, tanpa "perantaraan" militer.

ASEAN telah menyetujui konsensus lima poin dengan pemimpin junta Min Aung Hlaing pada April, "tetapi sayangnya kepemimpinan militer Myanmar telah menunjukkan sedikit tanda untuk mematuhinya", kata Bachelet kepada Dewan HAM PBB.

"Sangat mendesak bagi ASEAN untuk menunjuk utusan atau tim khusus untuk melakukan semacam dialog politik. Saya mendorong ASEAN untuk terlibat dengan kepemimpinan demokratis dan masyarakat sipil, bukan hanya front militer," kata Bachelet, Rabu.

"Penting untuk memberikan bantuan melalui struktur masyarakat sipil sebanyak mungkin dan berkonsultasi dengan oposisi demokratis," ia menambahkan.

Myanmar berada dalam krisis sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari, memicu kemarahan nasional yang dengan cepat berubah menjadi protes dan pemogokan yang ditekan secara brutal oleh pasukan keamanan.

Hampir 900 orang telah tewas sejak kudeta, sementara sedikitnya 5.200 orang masih ditahan secara tidak sah, kata Bachelet.

Selain itu, masih menurut laporan Bachelet, sedikitnya 93 wartawan telah ditangkap, 44 orang di antaranya masih ditahan, termasuk koresponden asing.