PDIP Desak Mendagri Mundur

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa partainya melihat pemilihan umum 2014 masih "terancam". Sebab, pemerintah sudah melempar tanggungjawab terkait permasalahan Daftar Pemilih Tetap . 

"Yang tanggungjawab itu harusnya pemerintah. Tapi, pemerintah lewat Mendagri melempar tanggungjawab kepada KPU. Kalau saya presiden, saya pecat itu Mendagri," kata Tjahjo dengan nada tinggi saat diskusi pada Seminar Sekolah Sespimmen Polri DIKREG 53 T.A 2013 bertajuk Peranan Partai Politik dalam Mendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Pemilu 2014, di Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, di Jakarta, Kamis (5/12).

Anggota Komisi I DPR ini melanjutkan, selain DPT, persoalan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang menjadi program Mendagri juga tidak jelas. "Dia (Mendagri) janji, kalau e-KTP gagal, akan mundur. Kapan mundurnya?" kata Tjahjo mempertanyakan.

Tjahjo mengapresiasi KPU dan Bawaslu yang semangat untuk memperbaiki DPT. Namun, di sisi lain Tjahjo melihat jika Mahkamah Konstitusi tidak dibenahi maka pemilu juga akan hancur. Bayangkan, ajak Tjahjo, MK membuat dalil seseorang boleh mencoblos lebih dari satu kali.

"Ini kejahatan pemilu. Kalau ada sengketa pemilu, kemudian memakai dalil itu, maka akan rusak," kata politisi yang sudah berpuluh tahun duduk di Senayan ini.

Karenanya, anak buah Megawati Soekarnoputri itu mengingatkan, jangan salahkan partai politik jika nanti mengambil sikap lebih ekstrim.

Dia pun mengingatkan janji Kapolri, Panglima TNI, maupuun intelijen yang akan netral dalam pemilu harus benar-benar diwujudkan. (boy/jpnn)