PDIP Desak Moratorium TKI ke Arab Saudi

JAKARTA - Serangkaian tindak kekerasan yang dialami TKI di luar negeri yang terjadi akhir-akhir ini membuat Fraksi PDI Perjuangan di DPR merasa prihatin. Ketua FPDIP DPR, Tjahjo Kumolo, mendesak pemerintah untuk segera merealisaikan moratorium (penghentian sementara) penempatan TKI di Arab Saudi.

Kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/11), Tjahjo mengatakan, moratorium itu dimaksudkan untuk memaksa pemerintah Arab Saudi agar mau duduk bersama dan menandatangani nota kesepahaman tentang perlindungan hukum bagi TKI di negeri kaya minyak itu. "Selama penghentian sementara ini, diperlukan nota kesepahaman antara Indonesia dan negara penerima TKI sehingga bila ada hal-hal yang tidak diinginkan, ada jaminan asuransi, kepastian hukum dan negara berhak menuntut negara tempat TKI bekerja," ucap Tjahjo.

Menurutnya, harus ada kemauan politik (political will) yang kuat dari pemerintah agar kasus penyikdaan TKI tidak terulang lagi. Tjahjo yang juga Sekjen DPP PDIP itu menilai penganiayaan TKI menunjukkan lemahnya kontrol negara terhadap warga negaranya di luar negeri. "Sistemnya harus dirubah menjadi sistem terpadu antar kementerian yang menangani  pengiriman TKI. Saya berharap, para dubes kita memberi perlindungan terhadap TKI di luar negeri," katanya.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji ulang penempatan TKI di Arab Saudi. Menurut Muhaimin, kaji ulang penempatan TKI Informal ini akan dilakukan dengan serius. "Sebelum pemerintah memutuskan perlu-tidaknya dilakukan moratorium (penghentian sementara) penempatan TKI informal ke Arab Saudi,” tegas Muhaimin di Gedung Kemenakertrans, Jakarta, Jumat (19/11).