PDIP Dorong Penguatan Rekayasa Teknologi demi Realisasi Amanat Konstitusi

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hal penting bagi kepentingan nasional. Menurutnya, industri nasional juga harus ditunjang sumber daya dalam negeri yang mumpuni dan kompeten.

Hasto menyatakan hal itu sebagai respons atas disertasi doktoral salah satu koleganya, Andreas Widodo Wegig Raharja di Institute Teknologi Bandung (ITB), Jumat (22/7). Andreas yang tercatat sebagai mahasiswa S3 di jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industru ITB berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul  Proses Penjemputan Belerang dari Gas Bumi Bernisbah Molar H2S|CO2 Rendah.

Hasto yang juga menyandang gelar insinyur dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada itu menyebut Andreas telah menghasilkan kerja brilian melalui disertasi doktoralnya. Karenanya ia sengaja datang pada sidang disertasi doktoral Andreas di ITB itu sebagai bentuk apresiasi.

“Efektivitas pemisahan kedua komponen tersebut sangat penting. Temuan Dr. Andreas Widodo itu memberikan harapan bahwa banyak putra-putri terbaik bangsa yang memiliki idealisme agar bangsa ini mampu berdaulat dalam pengembangan teknologi proses selama Bangsa Indonesia percaya pada kekuataan sendiri," kata Hasto melalui siaran pers ke media, Sabtu (23/7).

Lebih lanjut Hasto mengatakan, temuan Andreas sangat penting bagi teknologi perekayasaan dalam industri nasional. Menurut Hasto, hal itu sejalan dengan komitmen PDIP yang terus mendorong putra-putri Indonesia menguasai teknologi dalam rekayasa industri demi mewujudkan cita-cita Pasal 33 UUD 1945.

Hasto menegaskan, amanat UUD 1945 tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan dikuasai negara akan bisa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat apabila Indonesia memiliki kemampuan secara terintegrasi. Kemampuan itu juga harus ditunjang dengan komitmen pemerintah.

“Dimulai dari penguasaan teknologi proses, penguatan industri rancang bangun nasional, manufaktur alat-alat produksi. Dan harus ada political will dari pemerintah agar Indonesia berdaulat di dalam mengelola sumber daya kekayaan alamnya,” ucap mantan anggota Komisi VI DPR yang membidangi perdagangan dan industri itu.(ara/jpnn)