PDIP Khawatir Penundaan Pemilu Mengganggu Stabilitas Politik

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan partainya tetap berpegang pada konstitusi yang mengatur jabatan presiden dua periode masing-masing lima tahun. 

Sikap PDIP itu kembali dikemukakan menyusul pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menginginkan Pemilu 2024 ditunda.

Menurut Hasto, wacana penundaan pemilu tidak memiliki landasan hukum kuat. 

Dia menilai penundaan pemilumelupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap  konstitusi.

“Sumpah presiden juga menyatakan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar (1945) dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya," kata Hasto dalam siaran pers, Kamis (24/2).

Dia menambahkan konstitusi juga mengatur pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. “Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan pemilu," ungkap Hasto. 

Politikus asal Yogyakarta itu juga mengingatkan sikap PDIP tersebut sama dengan pernyataan Presiden Jokowi yang berulang kali menegaskan tentang penolakannya terhadap berbagai wacana yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatan ataupun menunda pemilu.

Menurut Hasto, periodisasi pemilu lima tahunan membentuk kultur demokrasi.