PDIP Minta Pemerintah Sediakan Tes Covid-19 untuk Siswa

jpnn.com, JAKARTA - DPP PDI Perjuangan mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan untuk tes Covid-19 bagi para siswa.

Hal itu bertujuan untuk memastikan rasa percaya masyarakat terhadap proses sekolah tatap muka yang akan dijalankan.

Usulan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng saat berbicara dalam acara Live Talkshow Dalam Rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 yang diselenggarakan DPP PDIP.

"Persoalan terbesar sekolah tatap muka adalah terkait untrust atau ketidakpercayaan publik. Sebab tak satu pun tes antigen atau PCR yang dilakukan," kata Agustina.

Dia menilai pemerintah seharusnya berpikir menyediakan vaksinasi bagi anak.

Selain itu, secara periodik melakukan tes terhadap anak yang menjalankan sekolah tatap muka.

Dari sisi anggaran, Agustina mengatakan, hal itu bisa diambil dari dana pendidikan yang ada atau bisa dilaksanakan dengan realisasi anggaran yang masih belum prioritas.

Semisal, anggaran sekolah kedinasan bisa ditunda dulu, sebab proses pendidikan SD hingga SMA lebih penting.

Pihaknya mengestimasi bahwa Rp 200 triliun bisa disiapkan demi memastikan sekolah tatap muka.

Selain itu, pemerintah bisa mendorong setiap stakeholder pendidikan bertanggung jawab dan bergotong royong. Baik itu pemerintahan di pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota.

"Atau bahkan tokoh dan pengusaha yang punya energi, orang tua murid yang punya kelebihan, sumbangkan rapid test untuk memastikan anak dalam kelas terjamin sehat," tegas Agustina.

Inisiator Bukit Algoritma Budiman Sudjatmiko mengatakan, mengeluarkan dana besar untuk pendidikan adalah hal yang realistis.

Sebab, memang yang sedang dihadapi adalah musibah besar berupa virus covid-19 yang telah menjadi pandemi.

"Jadi memang mengalokasikan anggaran Rp 200 triliun demi kebudayaan baru dalam belajar, itu murah. Anggaran Rp 200 triliun untuk menyelamatkan spesies, generasi itu terlalu murah. Jadi apa yang disampaikan Mbak Agustina itu realistis," kata Budiman.

Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia itu juga mendorong agar waktu tak banyak dihabiskan untuk berpikir dan mempertimbangkannya.

Jika tak segera dilaksanakan, yang akan menjadi korban adalah pendidikan anak yang merupakan generasi depan bangsa.

"Ada 100 juta anak muda Indonesia yang tergantung," kata Budiman.

Dia mengaku pada periode lalu, pihaknya pernah menyiapkan RUU Data Raksasa dan Pemerintah 4.0.

Di situ diatur, jika suatu negara menghadapi bencana nasional, menghadapi perang maupun pandemi, perdebatan alokasi anggaran seharusnya berbasis semata-mata dari masukan data dan bantuan teknologi untuk menganalisis.

Budiman menilai pemerintah bisa memakai data hingga tingkat kelurahan, RW, dan RT, untuk bisa menentukan sekolah tatap muka bisa dilaksanakan atau tidak. Dan memang itu membutuhkan alokasi anggaran. (tan/jpnn)