PDIP Minta Tjahjo Rukunkan Ahok dengan DPRD DKI

jpnn.com - JAKARTA - PDI Perjuangan mengharapkan kadernya yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo segera mencari solusi atas kisruh antara Gubernur DKI, Basuki T Purnama dengan DPRD. 

Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu meminta Tjahjo menuntaskan persoalan Basuki dengan DPRD DKI sehingga anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang berpihak ke rakyat segera terealisasi. 

Menurut pelaksana tugas (Plt) Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, kisruh soal APBD DKI yang berbuntut perseteruan Ahok -panggilan Basuki- dengan DPRD jelas berdampak pada persoalan rakyat. Karenanya, Hasto meminta Tjahjo segera memfasilitasi pertemuan antara Ahok dengan elite DPRD DKI. 

"Apapun masalahnya rakyat tidak boleh dijadikan korban," kata Hasto, Senin (2/3) malam.

Hasto menambahkan, semua pihak harus duduk bersama dan berpikir jernih. Dengan demikian, lanjutnya, APBD DKI yang mengutamakan kepentingan rakyat bisa dibahas ulang oleh Pemprov DKI dan DPRD.

Hasto lantas mencontohkan program-program pro-rakyat yang sudah semestinya diakomodir dalam APBD DKI. Misalnya, perbaikan rumah kumuh, pembangunan infrastruktur untuk mencegah banjir, pengadaan transportasi massal demi mengatasi kemacetan, serta mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif melayani rakyat. 

Karenanya Hasto mengingatkan bahwa konflik antara Ahok dengan DPRD DKI hanya akan merugikan masyarakat. Menurutnya, DPRD dan Pemprov DKI harus menjalankan fungsi penyusunan anggaran secara baik dengan membangun rasa saling percaya. "Kepentingan harus rakyat di atas segalanya," tandasnya.

Bagaimana dengan adanya permainan dalam penyusunan APBD DKI yang mengarah ke penyimpangan? Hasto mengatakan, pelanggaran hukum bukanlah hal yang bisa ditolelir. "Seluruh alokasi anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya. (ara/jpnn)