PDIP: PKH jadi Modus Politik Uang di Pilkada Jatim

jpnn.com, SURABAYA - PDI Perjuangan mengecam keras temuan dugaan politik uang di Pilkada Jatim, dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Lamongan, Jawa Timur.

Seorang pendamping PKH di Lamongan dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), karena menyisipkan pesan pada warga untuk memilih pasangan calon nomor satu dalam Pilkada Jatim.

“Itu modus. Politik uang dengan memakai anggaran negara. Penyelenggara Pemilu dan penegak hukum harus menindak tegas dugaan pelanggaran itu. Jangan dibiarkan menguap,” kata Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur, Sri Untari Bisoawarno, di Surabaya, Rabu (25/4).

Warga yang melaporkan itu bernama Kotamin. Dalam laporan ke Panwaslu Lamongan, peristiwa itu terjadi di Desa Kendal Kemlagi. Seorang pendamping menyerahkan kartu PKH yang besarnya seperti kartu ATM.

Saat penyerahan itu, pendamping menyertakan stiker bergambar pasangan calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan calon Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, nomor 1. Atas peristiwa itu, warga melaporkan ke Kantor Panwaslu Lamongan, Jalan Sunan Drajat, Rabu siang tadi.

PDIP, kata Untari, merasa perlu merespons kejadian itu karena menilai, PKH yang menjadi program pemerintahan Jokowi mestinya tidak patut dikotori oleh kepentingan partisan untuk Pilkada Jawa Timur 2018.

“Kenapa harus menunggangi PKH? Apakah tidak cukup percaya diri untuk membangun dukungan rakyat Jawa Timur? Bukankah PKH dibiayai APBN, uang pemerintah?” kata Untari.

Khofifah adalah mantan menteri sosial yang sebelumnya menangani penyaluran PKH. Penggantinya adalah Idrus Marham, petinggi Partai Golkar yang tak lain adalah pendukung Khofifah di Pilkada Jatim.