PDIP: Silakan KMP Interpelasi

jpnn.com - JAKARTA - Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR menolak bersubsidi di saat harga minyak dunia dilaporkan sedang turun ke level terendah. Bahkan mereka berencana serius untuk mengajukan hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo.

Terhadap rencana interpelasi dari KMP itu, anggota DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin menegaskan kalau fraksinya tidak akan
mempermasalahkan apa yang akan dilakukan fraksi-fraksi di KMP. 

Menurutnya, hak bertanya dari dewan kepada presidennya, lantas ditingkatkan menjadi interpelasi adalah sesuatu yang wajar sebagai hak
konstitusional  setiap anggota dewan. 

Namun ditegaskannya, pihaknya bukan dalam posisi dukung atau tidak mendukung hak interpelasi itu. Namun lebih kepada menghargai hak konstitusional sebagai anggota dewan. Kendati begitu, dirinya sebagai kader partai pengusung utama Jokowi-JK, menurutnya sikap fraksinya (PDIP) akan memberikan masukan dan penjelasan kepada anggota DPR yang ingin mengajukan hak interpelasi itu. 

Tetapi jika penjelasan itu tidak diterima sesama politisi di parlemen Senayan, ia pun tak keberatan dengan rencana pengajuan interpelasi tersebut. Ia pun justru meminta pemerintahan Jokowi-JK memenuhi keinginan DPR yang akan mengajukan hak interpelasi.

”Jadi kalau soal hak bertanya, lalu ditingkatkan menjadi interpelasi itu adalah hal lumrah. Itu adalah hak anggota DPR baik perorangan
maupun kelompok. Jadi dimohon dengan hormat pemerintah menjelaskannya saja,  gak ada masalah. Bahkan saya sudah mendengar kalau Pak Wapres Jusuf Kalla sudah siap menjelaskannya di (parlemen) apabila terjadi interpelasi,”  lontar Hasanuddin kalem di Gedung DPR Jakarta, Kamis (20/11).

Menanggapi pernyataan yang menyebutkan, bahwa pemerintahan Jokowi hanya bisa bertahan dua tahun, TB menilai itu hanyalah sebuah dinamika politik yang terjadi.  ”Terus terang, saya bukannya suuzon (curiga). Karena saya masih ingat ketika tahun 2004 lalu Partai Demokrat menang, ketika itu juga banyak yang kecewa dan ada yang memprediksi kalau Presiden SBY hanya bertahan dua tahun, namun  hal itu tidak terbukti,” pungkas Ketua DPP PDIP ini.

Hal senada disampaikan politikus PDIP di Senayan yang disinyalir gagal menjadi menteri, Maruarar Sirait alias Ara. Menurutnya, rencana
interpelasi dari para politisi KPM masih sebatas wacana. Alasannya, selama belum menjadi sikap resmi DPR maka hal tersebut belum pasti.