Pegawai BKD Lihai Palsukan Dokumen Honorer

JAKARTA--Pernyataan menarik disampaikan salah satu petinggi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait maraknya masalah pemalsuan data honorer kategori satu (K1).

Menurut Nurhayati, Asisten Deputi bidang Aparatur KemenPAN-RB, daerah memiliki "pabrik" yang khusus memproduksi dokumen palsu sesuai kebutuhan honorer K1.

"Ini bukan isu, tapi fakta yang ditemukan tim investigasi di lapangan (daerah). Tidak sedikit oknum Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bisa menyulap dokumen yang tidak ada menjadi ada," kata Nurhayati saat menerima rombongan DPRD Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, perwakilan honorer K1 yang tidak memenuhi kriteria (TMK) dari Tegal, dan anggota BKD Pontianak di Media Center KemenPAN-RB, Jakarta, Selasa (2/4).

Modusnya, lanjut perempuan berjilbab ini, ketika pemerintah pusat mengumumkan data honorer K1 yang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) dan memenuhi kriteria (MK) hasil quality assurance (QA), daerah diminta melengkapi dokumen.