Pejabat Militer AS Membela Kunjungan Prabowo yang Pernah Dituduh Melanggar HAM

Prabowo akan menerima pengarahan resmi di tempat lain di wilayah Washington D.C, setelah Jakarta mempertimbangkan pembelian jet tempur yang juga menarik minat dari Rusia.

Amnesty International dan pendukung hak asasi manusia lainnya mengecam keputusan Departemen Luar Negeri AS untuk memberinya visa.

Sudah hampir 20 tahun Amerika Serikat menolak memberikan visa untuk bisa ke negaranya, termasuk ketika putra Prabowo lulus dari Boston University.

Di tahun 2012, Prabowo pernah mengatakan visa ke Amerika Serikat juga ditolak, setelah ia dituduh memicu kerusuhan yang menewaskan ratusan orang pada tahun 1998 yang berakhir dengan turunnya presiden Suharto.

"Keputusan Departemen Luar Negeri untuk mencabut larangan Prabowo Subianto adalah benar-benar kebalikan secara tiba-tiba dari kebijakan luar negeri AS yang telah lama ada," kata Direktur Advokasi dan Hubungan Pemerintah Amnesty International USA, Joanne Lin.

Joanne menyebut kunjungan Prabowo menjadi sebuah "bencana bagi hak asasi manusia di Indonesia".

[

Photo: Salah seorang pejabat senior militer Amerika Serikat telah membela keputusan untuk mengundang Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto ke negara itu. (AP: Patrick Semansky)

Senator Patrick Leahy, penulis undang-undang yang melarang bantuan militer Amerika Serikat kepada unit militer asing yang melanggar hak asasi manusia, ikut mengecam keputusan pemerintahan Trump.