Pejabat Titipan Partai Rusak Citra Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Kinerja pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini sedang jadi sorotan.

Ini setelah terungkapnya beberapa kasus korupsi yang diduga melibatkan kepala dinas setempat. Sebut saja skandal dugaan korupsi pengadaan Bus Transjakarta. Dalam kasus ini mantan Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Udar Pristono ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung.
     
Selain itu, dua pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI lainnya yakni Drajat Adhyaksa (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Setyo Tuhu (Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa) ditahan kejaksaan dalam kasus yang sama. Diduga kasus itu juga melibatkan ”orang dekat” Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi) yang juga kader PDIP meski sudah dibantah Jokowi.
     
Setelah kasus Bus Transjakarta berkarat, kini muncul kasus dugaan ketidakberesan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI. Kasus di Dinas PU mencuat setelah 44 kasi kecamatan se-DKI  Jakarta membuat rekening pribadi untuk menerima dana proyek perbaikan jalan di Jakarta.

Intruksi membuat rekening pribadi untuk menerima dana proyek itu belakangan diketahui atas perintah langsung Kepala Dinas PU Jakarta setempat.
     
Belakangan Rudi membantah telah menginstruksikan pembuatan rekening pribadi untuk menerima dana proyek yang total mencapai Rp 39 miliar tersebut.

Saat ini beredar kabar kalau Rudi adalah salah satu pejabat yang dipromosikan PDIP untuk mengisi jabatan Kepala Dinas PU DKI. PDIP merupakan salah satu partai  pengusung Jokowi yang memenangkan kursi Gubernur Jakarta saat Pilkada DKI Jakarta lalu.
     
Melihat kondisi ini, Ketua Lembaga Kontrol Korupsi (LKK) Jakarta, Agus Taufiqurahman mengatakan, sebagai  Gubernur DKI Jokowi harus bisa menindak tegas anak buahnya yang bermasalah. Sebab kalau dibiarkan citra positif yang sudah dibangun Jokowi,  bisa hancur    gara-gara kinerja anak buahnya yang buruk.
     
”Kami kira Jokowi harus bertangan ”besi” untuk menyelesaikan masalah yang dibuat  anak buahnya. Kalau dibiarkan jelas akan berdampak buruk terhadap citra Jokowi yang saat ini sudah bagus khususnya di mata warga Jakarta,” ujar Agus. Apalagi dengan status Jokowi yang berniat untuk maju sebagai calon presiden (capres), citra Jokowi benar-benar harus dijaga.
     
”Jadi Jokowi memang harus berani memecat anak buahnya yang nakal,” tegasnya.

Dimintai tanggapan adanya kabar sebagian pejabat DKI yang bermasalah dikabarkan usulan dari PDIP, Agus mengatakan, , hal itu bukanlah menjadi rahasia umum lagi. Masyarakat sudah mengerti kalau  partai pendukung mempunyai intervensi politik dalam mempengaruhi kebijakan kepala daerah dalam menempatkan para pejabat bawahanya.
     
”Persoalannya saat ini adalah, untuk mempertahankan citra positifnya berani gak Jokowi memecat pejabat yang merupakan bawahannya, meskipun pejabat itu bagian dari rekomendasi dari partainya sendiri,” tegas Agus juga.
     
Di tempat terpisah Wakil Ketua DPD PDIP Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi membantah kalau PDIP melakukan intervensi terhadap Jokowi dalam menempatkan pejabat di Pemprov DKI untuk posisi tertentu. ”Tidak benar kalau penempatan Rudi Mangas Siahaan sebagai Kepala Dinas PU atas usulan atau intervensi PDIP,” jelasnya.
     
Bahkan menurut Pras-panggikan Prasetyo Edi Marsudi-, PDIP sebagai partai pendukung Jokowi akan mendukung semua kebijakan Jokowi dalam melakukan tidakan tegas terhadap anak buahnya yang bermasalah.
     
”Pak Jokowi memang harus berani menindak anak buahnya yang bermasalah termasuk memecat jabatan yang disadangnya. Jadi PDIP tidak akan menghalang-halangi. Perlu dicatat juga, saat ini Jokowi milik warga Jakarta bukan milik PDIP. Semua tindakan Jokowi warga Jakarta lah yang bisa menilai,” pungkasnya. (pes)