Pembangunan Kawasan Borobudur Harus Berkoordinasi dengan UNESCO

Terkait hal ini, Ganjar mengatakan, harus ada koordinasi yang intens antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat.

"Kedua, tentu saja betul-betul memperhatikan apa yang menjadi catatan tata ruang yang ada di sana. Jadi soal heritage (kebudayaan) berjalan, tata ruangnya pas, sehingga akselerasi bangunannya bisa dilakukan," jelasnya.

Dia menambahkan terkait beberapa catatan dalam pengembangan kawasan Borobudur itu sudah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

"Kami sudah membicarakan antara provinsi dengan pemerintah pusat. Koordinasi ini menjadi cukup penting agar pembangunan sesuai waktu. Kalau tadi yang disampaikan Pak Dirjen Kebudayaan sudah cukup bagus. Kalau Pak Dirjen bisa langsung berkomunikasi dengan UNESCO tentu saja ini akan jauh lebih baik," katanya.

Adapun usulan Ganjar tersebut mendapat respons baik dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan maupun gubernur provinsi lain yang mengikuti rapat.

"Saya setuju dengan usulan satu pintu itu. Kita segera siapkan itu," ujar Luhut. (flo/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi: